UPDATECIREBON.COM — Teknologi drone mulai mengubah cara petani mengelola lahan pertanian di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pemanfaatan drone pertanian mampu memangkas waktu penyemprotan lahan seluas satu hektare dari sekitar empat jam menjadi hanya 20 menit.
Tak hanya menghemat waktu, penggunaan drone juga memangkas biaya penyemprotan hingga 90 persen. Biaya yang sebelumnya mencapai sekitar Rp170.000 per hektare kini dapat ditekan menjadi hanya Rp17.000 per hektare.
Efisiensi ini dirasakan setelah kelompok tani mengoptimalkan aset drone pertanian dengan pendampingan teknis dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University. Drone dimanfaatkan untuk penyemprotan pestisida sekaligus pemupukan, terutama untuk mengantisipasi potensi peningkatan hama dan penyakit tanaman pada musim kering.
Bagi petani, drone bukan sekadar teknologi baru. Penggunaannya membuat proses penyemprotan sekitar 12 kali lebih cepat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja, serta membantu penyebaran pupuk dan pestisida secara lebih merata.
Dengan karakteristik lahan pertanian Merauke yang luas, efisiensi tersebut berpotensi memberikan penghematan yang lebih besar. Pada lahan seluas empat hektare, misalnya, petani dapat menghemat hingga Rp612.000 untuk satu kali kegiatan penyemprotan.
Ketua TEP IPB University, Doni Sahat, mengatakan pemanfaatan drone menjawab kebutuhan nyata petani yang selama ini harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengelola lahan.
“Penyemprotan secara manual menggunakan sprayer tetap dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih besar. Dengan lahan pertanian di Merauke yang cukup luas, drone membuat proses penyemprotan lebih cepat, efisien, dan efektif,” kata Doni, Minggu (6/9/2026).
Manfaat teknologi tersebut turut dirasakan Margono, petani padi di Satuan Permukiman (SP) 4, Distrik Tanah Miring. Ia mengaku sempat ragu ketika ditawari penggunaan drone untuk pemupukan di lahan miliknya.
Namun, keraguan itu berubah setelah drone digunakan di lahan padi seluas sekitar empat hektare. Menurut Margono, perbedaan antara metode manual dan drone langsung terlihat.
“Awalnya saya sempat ragu ketika ditawari pemupukan menggunakan drone. Setelah dicoba di lahan saya, perbedaannya langsung terasa. Biasanya pemupukan manual membutuhkan waktu seharian dan tenaga yang cukup besar. Dengan drone, prosesnya jauh lebih cepat, menghemat waktu, dan sebaran pupuknya lebih merata,” ujar Margono.
Pemanfaatan drone di Merauke menjadi contoh penerapan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan kawasan transmigrasi yang tidak menerapkan satu pola untuk seluruh daerah.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda pula.
“Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Menteri Iftitah.
Pemanfaatan drone di Merauke menunjukkan modernisasi pertanian tidak selalu harus dimulai dari pembangunan berskala besar. Teknologi tepat guna yang dibarengi peningkatan kapasitas petani dapat memberikan manfaat langsung, mulai dari menekan biaya produksi hingga mempercepat pekerjaan.
Ke depan, kemampuan petani mengoperasikan dan merawat drone secara mandiri diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi tersebut ke lebih banyak lahan dan kelompok tani. Dengan begitu, drone tidak hanya menjadi bantuan teknologi, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan ekonomi petani di kawasan transmigrasi.
Editor: Alwi
