UPDATECIREBON.COM – Dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal di sektor makanan dan minuman, pemerintah bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melakukan akselerasi di 3.000 Desa Wisata. Kolaborasi ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), sebagai bagian dari kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO-2024).
“Hari ini, kami meluncurkan program akselerasi sertifikasi halal untuk produk makanan-minuman di 3.000 Desa Wisata, bekerja sama dengan BPJPH Kemenag,” ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam sebuah konferensi di Jakarta.
Program WHO-2024 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha di sekitar destinasi wisata melalui berbagai kegiatan edukatif. Ini mencakup Kampanye Wajib Halal Oktober 2024, Sosialisasi, Pendaftaran Sertifikasi Halal on the spot, Konsultasi Jaminan Produk Halal, dan Coaching Clinic.
“Aktivitas ini memudahkan pelaku usaha, khususnya UMKM di destinasi wisata, dalam mendapatkan informasi dan proses sertifikasi halal secara langsung di lokasi,” tambah Aqil.
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Satgas Layanan JPH di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta pengelola dan pendamping desa wisata.
“Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat ekosistem sertifikasi halal secara nasional,” jelas Aqil.
Sosialisasi tentang sertifikasi halal telah menjadi fokus BPJPH, dengan serangkaian kegiatan yang digelar di seluruh Indonesia. Mulai dari Kampanye Wajib Sertifikasi Halal di 2023 hingga kegiatan serentak seperti Sosialisasi WHO 2024 dan layanan pendaftaran on the spot yang dilakukan di berbagai titik lokasi. (AM)
