UPDATECIREBON.COM — Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hingga kini belum dipublikasikan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya salah tafsir di tengah masyarakat.
Menurut Cucun, draf RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyempurnaan dan belum melewati proses tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin).
Karena itu, DPR memilih belum membuka draf tersebut kepada publik sebelum seluruh proses perumusan selesai.
“Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. (1/9/2026).
Cucun mengatakan publikasi draf RUU nantinya akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan naskah akademik.
Ia menjelaskan RUU Perampasan Aset merupakan rancangan undang-undang baru sehingga pembahasannya membutuhkan proses yang lebih komprehensif.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan terdapat 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam RUU Perampasan Aset.
Jenis tindak pidana tersebut antara lain tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang.
Pembahasan RUU ini menjadi perhatian publik karena muncul kekhawatiran aturan perampasan aset nantinya dapat berdampak kepada masyarakat biasa, termasuk mereka yang bukan pejabat.
Cucun tidak menampik adanya kekhawatiran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan hukum tetap harus berlandaskan prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin konstitusi.
Di tengah proses penyusunan yang masih berlangsung, pimpinan DPR RI sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan disaksikan perwakilan AMPB, salah satunya Supriyono alias Mas Botok.
Dengan target tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan penting. DPR dituntut memastikan proses penyusunan berjalan transparan sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk memahami substansi aturan sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang.
Bagi masyarakat, poin penting yang masih ditunggu bukan hanya kapan draf RUU dibuka, tetapi juga bagaimana aturan tersebut nantinya memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan hak warga negara tetap terlindungi.
Editor: Yudistira
