UPDATECIREBON.COM – Polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, membantah kabar bahwa Prabowo menyarankan Gibran untuk terus memperjuangkan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menegaskan, Presiden Prabowo tidak mungkin memberikan saran kepada Gibran untuk kembali menempuh jalur hukum melalui PTUN. Pernyataan tersebut disampaikan dengan merujuk pada pandangan hukum Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Gibran.
Menurut Syahganda, putusan kedua lembaga peradilan tersebut telah bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia lagi ruang untuk menempuh upaya hukum lanjutan sebagaimana yang dipersoalkan.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pandangan Yusril dinilai mencerminkan arah pembicaraan Presiden Prabowo mengenai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik tersebut. Terlebih, Yusril merupakan menteri yang menangani urusan hukum di pemerintahan Prabowo.
Syahganda bahkan menilai tidak masuk akal apabila Presiden justru menyarankan Gibran mengambil langkah hukum yang menurut penjelasan Menko Yusril sudah tidak memiliki ruang untuk dilanjutkan.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Bantahan Syahganda tersebut muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran dan masukan saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat arahan agar tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui PTUN dengan membawa dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden.
Tak hanya melalui PTUN, Gibran juga menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pernyataan Gibran tersebut kemudian memunculkan perhatian publik, terutama karena sebelumnya pemerintah melalui Menko Yusril telah menyampaikan pandangan mengenai terbatasnya ruang upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Di tengah perbedaan penjelasan mengenai saran Presiden Prabowo, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya memberikan penjelasan mengenai status putusan pengadilan terkait persoalan ijazah Gibran.
Yusril menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara tersebut telah bersifat final dan mengikat. Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut oleh pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penjelasan Yusril inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Syahganda untuk membantah kabar bahwa Prabowo menyarankan Gibran kembali memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui PTUN.
Perbedaan penjelasan antara Gibran dan Syahganda pun menambah perhatian publik terhadap polemik ijazah Wakil Presiden. Di satu sisi, Gibran menyebut Presiden menyarankan dirinya tetap berjuang melalui jalur pengadilan. Di sisi lain, Syahganda menegaskan bahwa pandangan hukum yang disampaikan Yusril merupakan gambaran sikap Presiden terhadap persoalan tersebut.
Polemik ini kembali menempatkan persoalan ijazah Gibran dalam sorotan, terutama menyangkut penjelasan pemerintah mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh setelah adanya putusan MA dan MK.
Editor: Nizam
