UPDATECIREBON.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani memasukkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu agenda prioritas pengawasan parlemen dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa. Menurutnya, DPR akan mengawal sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Kasus dugaan penyadapan yang menyeret empat perwira tinggi Polri menjadi salah satu dari 12 isu utama yang masuk dalam agenda pengawasan DPR.
Selain itu, parlemen akan menyoroti penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan perundungan anak, serta kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga akan mengawasi percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan dan kemacetan, persoalan tata ruang dan pertahanan, hingga perizinan di kawasan industri.
Sektor kesejahteraan masyarakat turut menjadi perhatian, terutama ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Di bidang kesehatan dan pendidikan, DPR akan mengevaluasi kesiapan serta akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional, sekaligus mendorong pemerataan program revitalisasi sekolah.
Sementara di sektor ekonomi, pengawasan mencakup perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Seluruh isu tersebut akan dibahas melalui rapat komisi sesuai bidang masing-masing selama masa persidangan yang berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
Puan menegaskan, pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk kembali memperkuat pelaksanaan fungsi konstitusional dalam mengawal penyelenggaraan negara, menjaga kedaulatan, serta melindungi dan menyejahterakan masyarakat.
Editor: Alwi
