UPDATECIREBON.COM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk memberantas praktik penipuan yang merugikan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui penertiban biro perjalanan atau travel haji dan umrah, pendataan ulang izin penyelenggara, hingga penguatan penegakan hukum terhadap oknum yang menyalahgunakan kepercayaan jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah masih menjadi persoalan serius. Bahkan, menurutnya, setiap hari terdapat ratusan kasus penipuan haji dan umrah yang menimpa masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah di daerah pedesaan.
“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” kata Dahnil saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Tingginya angka penipuan tersebut mendorong Kemenhaj mengambil langkah lebih tegas untuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pemerintah tidak ingin praktik bisnis ilegal yang mengatasnamakan agama terus memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Dahnil bahkan menyebut para pelaku sebagai “bandit agama”, yakni oknum yang menjadikan agama sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.
“Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan, Kemenhaj akan merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian. Salah satu langkah yang disiapkan adalah merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPNS nantinya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran personel penyidik di daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan masyarakat sekaligus mencegah praktik penipuan yang semakin meluas.
Dahnil menjelaskan, idealnya setiap kabupaten memiliki tiga personel PPNS. Namun, jumlah tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta besar kecilnya jumlah jemaah di masing-masing daerah.
“PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut,” jelasnya.
Selain memperkuat penegakan hukum, Kemenhaj juga melakukan audit dan pendataan ulang terhadap seluruh penyelenggara ibadah haji dan umrah.
Pendataan tersebut mencakup Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Dari sekitar 3.600 penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU yang tercatat, Kemenhaj menemukan sekitar 50 persen di antaranya sudah tidak aktif beroperasi.
Temuan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap data dan legalitas penyelenggara perjalanan ibadah. Kemenhaj juga telah menutup sejumlah PPIU dan KBIHU yang terbukti melakukan praktik penipuan.
“Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,” ungkap Dahnil.
Seiring proses pembenahan tersebut, Kemenhaj untuk sementara belum menerbitkan izin baru bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini dilakukan agar pemerintah dapat menyelesaikan verifikasi dan memastikan seluruh data penyelenggara benar-benar valid.
Dahnil menegaskan, hingga saat ini belum ada izin PPIU baru yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin penyelenggaraan perjalanan umrah dari kementerian.
Masyarakat yang menemukan indikasi pungutan biaya atau pengurusan izin yang mengatasnamakan Kemenhaj diminta segera melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kemenhaj.
“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,” terang Dahnil.
Kemenhaj menargetkan seluruh proses audit dan pendataan ulang penyelenggara ibadah haji dan umrah dapat diselesaikan pada November 2026. Setelah pembenahan rampung, pemerintah berencana membuka kembali proses perizinan baru dengan sistem yang lebih tertib pada awal 2027.
Melalui langkah tersebut, Kemenhaj berharap pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah semakin kuat, transparansi penyelenggaraan ibadah meningkat, serta masyarakat terhindar dari praktik penipuan yang selama ini merugikan calon jemaah.
Dahnil menegaskan, seluruh kebijakan penertiban dan penguatan pengawasan tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama memastikan keamanan dan perlindungan jemaah dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci.
“Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” pungkasnya.
Editor: Nizam
