UPDATECIREBON.COM — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan seluruh jajarannya untuk mendalami dugaan unsur pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan mengenai penanganan karhutla serta kondisi yang diperkirakan masih rawan dalam satu setengah bulan ke depan.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab tidak berhenti pada pencabutan izin usaha.
Menurut Presiden, apabila hasil verifikasi menunjukkan sebuah perusahaan bertanggung jawab atas karhutla, seluruh izinnya harus dicabut. Unsur pidana juga tetap harus diselidiki setelah pencabutan izin dilakukan.
“Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat dasar hukum penindakan terhadap pelaku karhutla. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan kementeriannya menindaklanjuti arahan Presiden terkait penyusunan regulasi untuk menjerat pelaku karhutla sebagai tindak pidana korporasi.
Sebelumnya, Prabowo juga meminta Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum mendalami ketentuan sanksi terhadap pelaku karhutla, termasuk kemungkinan memperberat aturan yang berlaku.
Selain penegakan hukum, Prabowo meminta jajaran pemerintah mempertahankan kesiapsiagaan karena kondisi karhutla masih diperkirakan rawan hingga sekitar satu setengah bulan mendatang.
“Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” kata Prabowo.
Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat secara langsung maupun melalui konferensi video, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Agus Subiyanto, KSAD Maruli Simanjuntak, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Editor: Yudistira
