UPDATECIREBON.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Permintaan itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terdampak bencana secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut diikuti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran pemerintah daerah dari delapan kabupaten di Pulau Flores.
Tujuh kabupaten dalam rakor tersebut merupakan wilayah terdampak gempa bumi, sementara satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Tito mengatakan pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana. Salah satunya melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp40 miliar yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Menurut Tito, sebagian bantuan tersebut sudah mulai direalisasikan. Namun, sejumlah daerah masih memiliki tingkat penyerapan yang relatif rendah sehingga perlu segera dipercepat.
“Arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin.”
Mendagri menekankan bantuan harus segera dirasakan masyarakat yang masih bertahan di tenda maupun lokasi pengungsian. Kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak, harus menjadi prioritas.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga membahas kepastian tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana.
Tito meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan besaran bantuan sekaligus pembangunan kembali hunian warga.
Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan mendapatkan bantuan Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, sementara rumah dengan kerusakan berat memperoleh bantuan Rp70 juta.
Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pembangunan dilakukan secara in situ. Namun, jika lokasi tidak lagi aman atau tidak memungkinkan untuk ditempati, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi.
Tito meminta proses pendataan dilakukan secara akurat dan melalui verifikasi berlapis agar bantuan tidak salah sasaran.
Tak hanya penanganan di NTT, pemerintah dalam rapat tersebut juga membahas pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Pembangunan hunian akan menggunakan dua skema, yakni pembangunan di lokasi semula melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pembangunan di kawasan relokasi melalui Kementerian PKP.
Untuk mengejar target pembangunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tito mengatakan percepatan proses pengadaan menjadi penting karena waktu pelaksanaan pembangunan semakin terbatas.
Pemerintah kini menargetkan bantuan kebutuhan dasar dan kepastian hunian dapat segera diberikan kepada masyarakat terdampak, sehingga proses pemulihan pascabencana di NTT dan wilayah lainnya tidak berlarut-larut.
Editor: Alwi
