UPDATECIREBON.COM – Pengasuh Pondok Pesantren Buntet, H. Muhammad Abdullah Abbas cucu K.H. Abbas Abdul Jamil Buntet Panglima Perang dalam Peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya KH. Muhammad Abdulloh Abbas atau yang akrab disapa Gus Imad, menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua. Kehadiran struktur yang melibatkan unsur pertahanan dan keamanan negara ini dinilai Gus Imad sebagai langkah strategis dan terobosan penting dalam memberantas mafia tambang yang selama ini merusak tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
“Keberadaan TNI yang diamanahi untuk memberantas persoalan mafia memberikan kabar segar kepada masyarakat. Ini artinya sebentar lagi Indonesia akan terbebas dari cengkeraman mafia yang selama ini menghambat kemakmuran rakyat,” ujar Gus Imad di Cirebon, Sabtu (6/9/2025).
Lebih lanjut, Gus Imad menilai bahwa peran militer dalam Satgas PKH akan memberikan efek kejut yang besar, karena selama ini mafia tambang kerap memiliki jaringan yang kuat dan sulit disentuh oleh aparat sipil semata. Kolaborasi lintas lembaga hukum dan pertahanan akan mempersempit ruang gerak mafia, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara.
Menurutnya, persoalan tambang ilegal bukan hanya soal kerugian negara secara finansial, melainkan juga berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat adat, dan keberlanjutan generasi mendatang. Karena itu, dukungan moral dari kalangan pesantren maupun masyarakat sipil diharapkan menjadi kekuatan tambahan agar Satgas PKH dapat bekerja lebih efektif.
“Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga soal masa depan bangsa. Kalau mafia tambang terus dibiarkan, generasi kita hanya akan mewarisi kerusakan hutan dan alam. Maka sudah tepat bila negara hadir secara tegas dengan Satgas PKH,” tegas Gus Imad.
Dukungan dari tokoh masyarakat, termasuk ulama pesantren seperti Gus Imad, menjadi catatan penting bahwa pemberantasan mafia tambang bukan sekadar isu hukum, melainkan juga amanah moral dan etika. Publik pun kini menaruh harapan besar agar Satgas PKH benar-benar bekerja tanpa pandang bulu, menegakkan hukum, dan menghadirkan keadilan sosial.
Reporter: Ade MN
