UPDATECIREBON.COM – Persoalan jalan rusak di Kota Cirebon kembali menjadi sorotan masyarakat. Salah satu titik yang paling banyak dikeluhkan berada di Jalan Pancuran, Kecamatan Kejaksan, yang hingga kini masih mengalami kerusakan cukup parah dan belum mendapatkan penanganan maksimal.
Kerusakan jalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu dinilai mengganggu aktivitas warga sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Kondisi jalan disebut semakin berisiko saat hujan turun. Lubang-lubang di badan jalan kerap tertutup genangan air, sehingga sulit terlihat oleh pengendara. Situasi ini dinilai meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.
Salah seorang pengendara, Roni, mengaku pengguna jalan harus lebih waspada, terutama saat cuaca buruk.
“Kalau hujan memang berbahaya, karena lubangnya tidak kelihatan, tertutup air,” ujarnya.
Keluhan mengenai jalan rusak di kawasan itu bukan hal baru. Warga menyebut Jalan Pancuran sudah lama mengalami kerusakan, namun hingga kini belum ada perbaikan menyeluruh. Selain mengganggu kenyamanan berkendara, kondisi jalan berlubang juga memperlambat mobilitas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Cirebon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kejaksan, Ana Susanti, mengatakan pemerintah daerah pada dasarnya memiliki komitmen agar seluruh ruas jalan di Kota Cirebon berada dalam kondisi baik.
Namun, menurutnya, upaya perbaikan infrastruktur masih terkendala keterbatasan anggaran pembangunan yang berdampak pada realisasi penanganan di sejumlah titik.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Pemerintah kota tentu ingin semua jalan mulus, tetapi memang ada keterbatasan anggaran,” kata Ana.
Ia menjelaskan, penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) turut memengaruhi pembangunan infrastruktur di Kota Cirebon, termasuk penanganan jalan rusak.
Selain itu, sejumlah ruas jalan utama juga harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena menyangkut kewenangan lintas instansi.
Menurut Ana, kerusakan tidak hanya terjadi di Jalan Pancuran, tetapi juga ditemukan di sejumlah ruas lain di wilayah Kecamatan Kejaksan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran perbaikan menjadi cukup besar, sementara pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan.
Sebagian program infrastruktur, kata dia, masih berada dalam tahap perencanaan sehingga pengerjaan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Anggaran belum turun seluruhnya. Kalau tidak salah, kegiatan baru mulai berjalan pada Juli. Pada Mei kemarin masih tahap perencanaan,” jelasnya.
Ana juga menegaskan bahwa dana pokok pikiran (pokir) DPRD memiliki fokus penggunaan yang berbeda. Anggaran tersebut lebih diarahkan untuk pembangunan lingkungan permukiman dan perbaikan jalan kecil di kawasan warga, bukan untuk penanganan jalan utama.
“Pokir kami memang diperuntukkan bagi jalan di lingkungan permukiman. Untuk jalan besar itu menjadi ranah pemerintah provinsi atau Dinas PU,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD berharap pemerintah provinsi bersama instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk menangani kerusakan jalan di Kota Cirebon, khususnya ruas-ruas utama yang menjadi akses vital masyarakat.
Keluhan warga ini menjadi pengingat bahwa infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, kelancaran mobilitas, serta keselamatan pengguna jalan. Warga pun berharap perbaikan dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu dan risiko kecelakaan akibat jalan berlubang bisa diminimalkan.
Editor: Alwi
