UPDATECIREBON.COM – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui perluasan jangkauan pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Program Puja Indah ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan daerah dalam mengadopsi teknologi informasi pada sektor pelayanan publik.
“Sampai dengan saat ini, terdapat 156 daerah yang telah menandatangani pernyataan komitmen untuk memanfaatkan aplikasi Puja Indah. Kami berharap ke depannya jangkauan pemanfaatan Puja Indah semakin luas,” ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya saat membuka acara Sosialisasi Penerapan Puja Indah di Hotel Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Melalui Puja Indah, Yusharto mengajak daerah untuk mereplikasi inovasi yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini penting untuk meningkatkan ekosistem inovasi di daerah sekaligus menyempurnakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Replikasi ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas baiknya suatu inovasi karena bisa diterapkan dan mendapatkan pengakuan dari institusi lain untuk dapat ditempatkan di lokus yang berbeda,” tambahnya.
Perencana Ahli Muda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amos Prima Gracianto, membeberkan sejumlah strategi percepatan pembangunan berbasis inovasi digital. Salah satu yang digarisbawahi adalah pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi SPBE agar manfaatnya berkelanjutan.
“Tanpa pemantauan inovasi, pencapaian keberlanjutan inovasi akan sangat sulit,” jelasnya.
Analis Kebijakan Pertama Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kaleb Sihombing, menekankan bahwa penerapan SPBE tidak harus menambah aplikasi. “Sesuai arahan Presiden, aplikasi yang berorientasi pada proyek harus dihentikan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mardyanto Wahyu Tryatmoko, menyatakan bahwa capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) harus sejalan dengan keberhasilan penerapan SPBE di daerah. Ia menyarankan agar daerah melakukan evaluasi berkala terhadap ekosistem inovasi dan penerapan SPBE di wilayah masing-masing.
“Sering terjadi kita sangat senang dengan pencapaian Indeks Inovasi Daerah, tapi kita lupa bahwa yang penting dalam penerapan aplikasi digital di daerah adalah integrasi. Ini tidak hanya meningkatkan IID tetapi juga indeks SPBE,” pungkasnya.
Reporter: Ade MN
Editor: Ahmad
