UPDATECIREBON.COM – Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).
Persetujuan tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panitia kerja (panja). Tahap selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama sebelum berlanjut ke Rapat Paripurna DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota terhadap laporan timus dan timsin dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” kata Habiburokhman. Sejumlah anggota Komisi III yang hadir kemudian menyatakan setuju.
Habiburokhman mengatakan, setelah laporan tersebut disetujui, seluruh rangkaian kegiatan rapat panja untuk membahas RUU Perampasan Aset telah selesai.
“Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan, timus dan timsin telah menuntaskan tugas perbaikan redaksional sesuai hasil pembahasan panja.
Kedua tim juga menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, hingga penyesuaian isi pasal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pertentangan ketentuan, perbedaan penafsiran, maupun ketidaksesuaian antarpasal.
Selain itu, timus dan timsin menelusuri bagian penjelasan untuk memastikan seluruh hasil pembahasan di tingkat panja telah diakomodasi.
Dengan selesainya tahapan tersebut, RUU Perampasan Aset kini bersiap memasuki pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.
Editor: Alwi
