UPDATECIREBON.COM — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah ini tengah dikaji sebagai salah satu upaya menekan biaya penerbangan yang menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan maskapai untuk memperoleh biaya penerbangan yang lebih efisien. Negosiasi telah dilakukan berulang kali, baik melalui pertemuan langsung maupun secara daring.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Ian, biaya penerbangan menyumbang sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH. Karena itu, penurunan biaya penerbangan dinilai akan berpengaruh langsung terhadap besaran BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Di tengah proses negosiasi tersebut, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Namun, harga bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan. Kemenhaj tetap harus memastikan skema penerbangan yang dipilih mampu memberikan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan bagi jemaah haji.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mencari skema penerbangan yang lebih efisien. Simulasi tersebut mencakup penghitungan kembali alokasi di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antarmaskapai.
Selain harga yang ditawarkan maskapai, pemerintah turut memperhitungkan pergerakan harga avtur dan nilai tukar. Kedua faktor tersebut menjadi variabel dalam penghitungan biaya penerbangan haji.
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri disebut telah memasuki tahap akhir. Dengan demikian, biaya penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH 1448 H/2027 M.
Kemenhaj masih mengupayakan agar besaran BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah dibahas bersama DPR RI.
Namun, pemerintah belum dapat menyampaikan angka final BPIH karena negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.
Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI masih terus dilakukan. Pemerintah menargetkan proses pembahasan dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026, sebelum dilanjutkan ke tahap penetapan BPIH.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.
Editor: Eko
