UPDATECIREBON.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera merealisasikan bantuan Presiden untuk mempercepat penanganan pascagempa.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana di NTT. Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.
Tito mengatakan tambahan anggaran tersebut seharusnya dapat segera digunakan untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak hingga wilayah pelosok.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).
Tito menyoroti masih lambatnya realisasi bantuan di sejumlah daerah terdampak. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu mempercepat penggunaan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku dalam kondisi darurat.
Menurutnya, Kemendagri sebelumnya telah menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk penggunaan anggaran tersebut. Dalam kondisi darurat, pengadaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung.
“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan segera terserap, Kemendagri juga telah menerjunkan tim ke daerah terdampak. Tim tersebut bertugas memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.
Dengan percepatan tersebut, bantuan diharapkan tidak hanya terserap di tingkat pemerintah daerah, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.
Di sisi lain, Tito menyampaikan kondisi infrastruktur dasar di NTT secara umum mulai kembali berfungsi. Sejumlah fasilitas penting seperti listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan telah dapat digunakan, meski masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penanganan.
Menurut Tito, kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan dengan penanganan bencana di Sumatera.
Karena itu, pemerintah kini perlu memusatkan perhatian pada penguatan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian.
Selain logistik, pendataan kerusakan bangunan juga menjadi pekerjaan penting. Pemerintah daerah diminta segera mendata rumah warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan perbaikan rumah.
“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” kata Tito.
Pemulihan pascagempa juga dilakukan melalui pemulihan dokumen administrasi masyarakat yang rusak maupun hilang.
Tito mengatakan, Kemendagri telah mengerahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu masyarakat terdampak mendapatkan kembali dokumen kependudukan mereka.
Hingga saat ini, Ditjen Dukcapil disebut telah menerbitkan kembali sekitar 11 ribu dokumen kependudukan bagi masyarakat yang terdampak gempa.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Selain dokumen kependudukan, Kemendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk membantu penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang akibat bencana.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen kendaraan masyarakat yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, dapat diterbitkan kembali tanpa biaya.
Pemerintah berharap percepatan penggunaan anggaran, pemulihan infrastruktur, pendataan kerusakan, hingga penerbitan kembali dokumen masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan NTT setelah bencana gempa.
Editor: Nizam
