UPDATECIREBON.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah menjadikan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempersempit kesenjangan capaian pembangunan antardaerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Peluncuran Angka Indeks Modal Manusia Tahun 2025 dan Pedoman Penghitungan IMM di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Wiyagus, IMM dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“IMM ini sangat strategis dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi kita dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Wiyagus.
IMM mengukur potensi produktivitas manusia melalui tiga dimensi utama, yakni kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing.
Wiyagus menilai peluncuran angka IMM dan pedoman penghitungan menjadi momentum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat pembangunan berbasis data dan bukti, serta mengintegrasikan indikator pembangunan manusia secara lebih kuat dalam dokumen perencanaan daerah.
“Penyelenggaraan peluncuran angka IMM dan buku pedoman perhitungan IMM ini akan menjadi momentum yang sangat strategis untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat data yang berbasis bukti, dan mengintegrasikan IMM secara ketat ke dalam dokumen perencanaan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, integrasi IMM harus dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan daerah. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis perangkat daerah, hingga proses penganggaran dan evaluasi.
Dengan demikian, hasil pengukuran IMM dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dan merancang intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Wiyagus, pembangunan manusia harus dimulai sejak awal kehidupan dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari lamanya seseorang mengenyam pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pembelajaran.
Hal serupa berlaku pada sektor kesehatan. Penguatan kesehatan sejak awal kehidupan menjadi faktor penting untuk menciptakan generasi yang lebih produktif pada masa mendatang.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, mengawal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperkuat tata kelola kelembagaan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Wiyagus juga menekankan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan wilayah, khususnya di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan.
Pendekatan yang berbasis kondisi daerah diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia nasional.
Wiyagus berharap IMM dapat menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan manusia Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045.
“Mari kita jadikan IMM ini sebagai kompas, sebagai penentu arah dalam berlayar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Editor: Fath
