UPDATECIREBON.COM – “Sebelum Saya lahir sudah ada program transmigrasi di Konawe Selatan”, ujar Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Ungkapan demikian disampaikan kepada Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat melakukan audensi di Gedung Makarti, Komplek Kantor Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 8/7/2026.
Lebih lanjut dikatakan, transmigrasi yang dilakukan sejak tahun 1968 di kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu membawa dampak yang sangat luar biasa di mana kawasan transmigrasi mampu berkontribusi lebih dari 50% PDRB dari sektor pertanian. Di kabupaten yang berhimpit dengan Kota Kendari itu, 55% sektor yang ada bergerak di pertanian.
Diungkap dari 25 kecamatan di kabupaten itu, 15 kecamatan di antaranya memiliki wilayah yang ditempati oleh transmigran. Dampak baik dari program transmigrasi itulah yang membuat Konawe Selatan memiliki visi ‘Mewujudkan kawasan UPT Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri yang Terintegrasi Dengan Pembangunan Daerah’. “Konawe Selatan selama ini yang memasok kebutuhan pangan Kota Kendari”, ujar pria alumni Universitas Haluoleo itu.
Meski kawasan transmigrasi sebagai penopang kebutuhan pangan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi namun diungkapkan masih banyak kendala pembangunan di sana seperti jalan antar desa yang belum diaspal, kondisi sekolah yang memprihatinkan, pasar yang belum layak, dan masalah infrastruktur lainnya, seperti jembatan dan sarana air bersih, yang perlu diperhatikan.
Irham Kalenggo dalam pertemuan itu menyampaikan perlunya dukungan lebih dari Kementrans agar kawasan transmigrasi lebih maksimal dalam berkontribusi kepada daerah. Menanggapi tantangan pembangunan kawasan transmigrasi, Viva Yoga mengatakan, “dalam pembangunan kawasan transmigrasi, Kementrans yang terdepan”. Diakui di Sulawesi Tenggara ada 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kabupaten seperti di Konawes Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Buton Utara, dan Buton Tengah. “Di Konawe Selatan kawasan transmigrasi ada di Kolono dan Tinanggea”, ujarnya.
Viva Yoga gembira keberadaan kawasan transmigrasi mampu menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Di berbagai kabupaten dan provinsi lainnya, kawasan transmigrasi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra tanaman pangan”, ujarnya.
Tantangan yang dialami oleh transmigran di Konawe Selatan menurut Viva Yoga juga terkait dengan sertipikati lahan. Dari target sertipikati lahan menjadi SHM pada 1.588 bidang, baru terealisasi 708 lahan. “Sisanya, 880 lahan, segera Kita tuntaskan”, tegasnya.
Diakui, Kementrans dalam membangun kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian. Perlu dan penting bersinergi dengan kementerian lain, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. “Dalam sertipikati lahan Kementrans harus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN”, ujarnya.
Demikian pula dalam merehabilitasi atau membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perbaikan sekolah, Kementrans juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Kita juga tengah merealisasikan program bersama dengan Kemendikdasmen terkait rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi”, tuturnya. “Rehabilitasi sekolah di Konawe Selatan bisa Kita masukan dalam program ini”, tambahnya.
Terkait pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, Viva Yoga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kemen-PU. “Kita kerap berkoordinasi dengan kementerian ini untuk membangun infrastruktur kawasan transmigrasi”, ujarnya. Sinergi antar kementerian menurutnya merupakan suatu hal yang biasa. Antar kementerian bersinergi agar pembangunan di masa Presiden Prabowo Subianto menjadi efisien.
Editor: Alwi
