UPDATECIREBON.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini penting dilakukan agar terbangun kemandirian fiskal yang ditandai dengan tingginya jumlah PAD ketimbang dana transfer pemerintah pusat.
Mendagri menegaskan, kemandirian fiskal juga menjadi salah satu tujuan akhir dari pemekaran suatu wilayah. Selain tentunya pemekaran tersebut untuk meringkas birokrasi agar pelayanan publik lebih baik dan sistem pemerintahan lebih sederhana.
“Harapan terakhirnya nanti daerah itu mampu untuk mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan asli daerah lebih dominan dibandingkan transfer pusat, sehingga dia memiliki kemandirian fiskal, itu yang kita sebut dengan kemandirian fiskal,” jelas Mendagri pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Selasa (5/3/2024).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kapasitas fiskal Provinsi Sulteng berada dalam kategori sedang, yakni 40 persen PAD dan 60 persen transfer pusat. Angka tersebut menunjukkan bahwa PAD dan pendapatan transfer pusat seimbang. “Ini sudah cukup lumayan,” ujarnya.
Mendagri juga membeberkan sejumlah strategi dalam meningkatkan PAD. Hal itu seperti dengan mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki, baik barang maupun jasa termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian Pemda dapat menilai potensi mana yang dapat meningkatkan jumlah PAD.
Dalam meningkatkan PAD, Pemda juga perlu mengundang investor untuk menanamkan investasi di wilayahnya. Menurutnya, Pemda bakal sulit maju tanpa dukungan dari sektor swasta. Hal ini dapat dilakukan Provinsi Sulteng, terlebih saat ini daerah tersebut dalam kondisi kondusif sehingga mendukung iklim berusaha.
Namun sebelum itu, Pemda harus dapat meyakinkan para investor terkait dengan dukungan kemudahan izin berusaha. Dia mengingatkan Pemda agar tidak melakukan tindakan yang justru merugikan para investor seperti menarik pungutan liar. “Swasta itu bukan artinya harus asing, enggak, kalau bisa swasta lokal lebih bagus, hubungkan mereka dengan perbankan, ada kredit usaha rakyat, KUR, oleh Himpunan Bank Milik Negara, banyak program yang bisa membantu masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan Pemda pentingnya memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah termasuk APBD dapat membuat peredaran uang di masyarakat meningkat sehingga daya beli pun menguat. Selain itu, realisasi APBD juga berperan dalam mendorong sektor swasta bergerak.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengimbau kepala daerah se-Provinsi Sulteng agar terus mengendalikan inflasi karena menyangkut harga pangan masyarakat. Dia mengingatkan Pemda agar tidak meremehkan persoalan pangan termasuk ekonomi karena akan berdampak terhadap persoalan sosial. Terlebih capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
“Maka kita harus jaga betul inflasi, stabilitas dan pasokan harga, intinya barang harus ada dan harganya terjangkau,” jelasnya. (AM)
