UPDATECIREBON.COM — Wakil Presiden RI (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menjelaskan, Pemerintah Daerah berperan besar untuk tercapainya target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024, dengan menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan anggaran daerah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan Wapres saat memberikan arahan pada acara Pemberian Penghargaan Insentif Fiskal kepada Pemerintah Daerah atas Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (9/11/2023).
“Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Wapres, agar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah melakukan penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta konvergensi program dan anggaran.
“Hasilnya mulai terlihat dengan BPS mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 turun signifikan menjadi 1,12%,” ucap Wapres.
Wapres juga menyoroti pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan yang cenderung tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan. Untuk itu, Wapres menekankan pemerintah daerah perlu melakukan refokusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah perdesaan.
“Prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta afirmasi pada kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” pesan Wapres.
Untuk memastikan Pemerintah Daerah melakukan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem, maka Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam arahannya, Wapres menekankan tiga hal, yakni agar (1) Pemerintah Daerah memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh Masyarakat; (2) Data P3KE digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya; (3) Mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.
“Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, juga penduduk lansia dan penyandang disabilitas,” pesannya.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemberian insentif fiskal merupakan bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023. Terdapat 7 Provinsi terbaik, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Banten; serta 118 kab/kota terbaik yang masing-masing akan memperoleh insentif fiskal kesejahteraan sosial sebesar Rp 5 – 6,9 Miliar.
“Pemda penerima insentif fiskal ini dinilai berdasar kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung, tidak langsung maupun penunjang,” ujar Muhadjir.
Menko Muhadjir mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Sekretariat TNP2K, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang turut membantu mengawal kinerja pemerintah daerah, serta kepada Kementerian Keuangan yang telah mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberian insentif fiskal.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga mengucapkan selamat kepada Pemda yang telah berkinerja baik dan mendapatkan insentif fiskal.
“Semoga hal ini dapat terus mendorong semangat seluruh Pemda untuk konsisten meningkatkan pembangunan daerahnya. Penghargaan kinerja ini bukan menjadi tujuan utama, namun sebagai motivasi untuk berlomba dalam menciptakan inovasi dan terobosan untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.(AM)
