UPDATECIREBON.COM – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik khususnya tingkat SMP dan SMA selalu menyedot perhatikan masyarakat Indonesia tiap tahunnya. PPDB menjadi masalah langganan setiap awal tahun ajaran baru. Hal ini tentu saja harus ada ada jalan keluar agar tak berdampak pada anak-anak dan generasi mendatang. Menyikapi hal tersebut, Pj. Gubernur Banten Al-Muktabar mendorong Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempertimbangkan peluncuran sekolah hybrid.
“Ini adalah perpaduan antar sekolah offline dan online. Misalnya 2 hari offline bertatap muka dan tiga hari online,” ungkap bekar Ketua Widyawasara itu. Al Muktabar menilai kisruh penerimaan peserta didik baru tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan pemerintah harus segera mengambil langkah. “Saya tidak bisa menutup, hal demikian (permasalah PPDB) di Banten juga terjadi. Praktek yang terjadi saat ini karena keterbatasan sekolah negeri sehingga orang berdarah-darah untuk masuk, dengan menggunakan segala jalan,” ungkap Al Muktabar disela-sela kunjungan ke SMAN 1 Kota Tangerang, Rabu (26/7). Ia mengungkapkan Bangsa Indonesia pernah melaksanakan sekolah online pada saat pandemi covid19.
“Dengan pengalaman tersebut harusnya kita memiliki kepercayaan diri untuk membuat ekosistem baru pendidikan. Misalnya dua hari itu dimanfaatkan untuk bersosialisasi, bertemam saling bertatap antara guru. Tiga hari sisanya dilakukan secara online. Sehingga terjadi keseimbangan,” jelas Alumni Social Science Urban Regional And Planning The Florida State University itu.
Almuktabar menambahkan Sekolah Hibrid bisa menjadi solusi dibandingkan dengan pembuatan ruang belajar baru (Rubel). “Faktanya adalah banyak juga sekolah dan Rubel baru yang tidak mendapatkan siswa, karena orang-orang berebut ke sekolah negeri favorit,” jelasnya lagi. Masyarakat, ungkap Al Muktabar memilih sekolah negeri selain karena gratis juga karena bagus kualitasnya sementara swasta yang berkualitas bagus tidak terjangkau oleh masyarakat.
Karena itulah Al Muktabar menekankan Kemendikbud agar bisa melaksanakan sekolah hybrid. Dengan sekolah hybrid seluruh potensi anak bangsa bisa mendapatkan hak dan mengeyam pendidikan yang berkualitas dan fasilitas dan pemerintah. Dalam pandangan Al Muktabar, biaya pembangunan Rubel pada beberapa daerah yang sudah baik bisa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sekolah hybrid. “Fasilitas dan infrastruktur diperkuat. Pembiayaanya dari alokasi dana ruang belajar baru,” tegas bekas Direktur Regional Centre On Integrated Rural Development For Asia Pacific ini.
“Persoalan ini menurut saya adalah persoalan bangsa, bukan hanya Provinsi Banten, tapi seluruh daerah menghadapi hal serupa sehingga hemat saya Kemendikbud, stakeholder harus konsen dalam hal ini,” ungkap Al Muktabar.(Ike)
