UPDATECIREBON.COM – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mendorong transformasi tata kelola administrasi dan logistik melalui penguatan pengawasan pengelolaan materiel Registrasi dan Identifikasi (Regident). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dokumen kendaraan bermotor.
Upaya tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk Penguatan Pengawasan Pengelolaan Materiel Regident guna Transparansi dan Akuntabilitas PNBP di Korlantas Polri yang digagas Joy Marganda Tampubolon, S.E., M.M., peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026.
Proyek perubahan ini berfokus pada pembenahan sistem pengawasan materiel Regident, mulai dari Surat Izin Mengemudi (SIM), SIM Internasional, Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan dokumen pendukung lainnya.
Selama ini, pengawasan pergerakan materiel di sejumlah satuan kewilayahan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pencatatan manual, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya sinkronisasi antara penggunaan fisik materiel dan penerimaan PNBP.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data persediaan, keterlambatan rekonsiliasi, hingga selisih antara jumlah dokumen yang digunakan dengan laporan penerimaan negara.
Melalui inovasi ini, pengawasan yang sebelumnya cenderung konvensional dan reaktif diarahkan menjadi sistem digital yang lebih terintegrasi, terukur, dan bersifat preventif.
Tiga Strategi Utama Penguatan Pengawasan
Dalam implementasinya, proyek perubahan tersebut mengedepankan tiga strategi utama.
Pertama, memperkuat pengendalian internal melalui penerapan disiplin sistem bagi operator Bintara Material (Bamat) di tingkat Polda dan Polres. Mekanisme presensi harian diterapkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan operator dalam melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan materiel Regident.
Kedua, mengoptimalkan platform SBST Online Korlantas Polri untuk mengintegrasikan laporan penggunaan fisik materiel dengan data penerimaan PNBP. Melalui sistem ini, pergerakan persediaan dan penggunaan materiel diharapkan dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat oleh jajaran pusat.
Ketiga, memperkuat aspek regulasi melalui penyusunan draf awal Petunjuk Arahan (Jukrah) Kapolri mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan materiel Regident. Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman standardisasi pengawasan dan penatausahaan materiel di seluruh jajaran kewilayahan.

Uji Coba Dilaksanakan di Dua Polda
Sebagai tahap awal implementasi, proyek perubahan ini diuji coba melalui pilot project di Polda Sumatera Utara dan Polda Sulawesi Tenggara.
Kegiatan tersebut meliputi koordinasi dengan satuan kewilayahan, pencocokan data materiel Regident, penguatan mekanisme pelaporan, serta pelaksanaan coaching clinic bagi operator pengelola materiel.
Pendampingan dilakukan secara daring melalui forum koordinasi dan evaluasi. Tujuannya memastikan personel memahami tata cara penginputan data, pengelolaan persediaan, serta pemanfaatan sistem SBST Online.
Dalam laporan implementasinya, Joy Marganda Tampubolon mencatat bahwa penerapan mekanisme pengawasan digital di wilayah percontohan telah mendorong peningkatan kepatuhan operator dalam melakukan penginputan data harian. Laporan tersebut juga mencatat capaian kesesuaian data fisik materiel dengan laporan PNBP tanpa selisih pada wilayah sampel.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih akurat sekaligus memperkuat pencegahan potensi kebocoran penerimaan negara.
Dorong Pelayanan Publik dan Tata Kelola yang Akuntabel
Selain memperkuat pengawasan internal, inovasi ini juga diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan persediaan materiel secara digital memungkinkan jajaran kepolisian memantau kebutuhan dan ketersediaan dokumen Regident secara lebih terukur. Dengan demikian, potensi keterlambatan pelayanan akibat ketidakpastian stok dapat diantisipasi lebih dini.
Proyek perubahan ini juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, di antaranya unsur Stamarena Polri, Puskeu Polri, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta pihak terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselarasan pengelolaan materiel dengan mekanisme administrasi dan pelaporan keuangan negara.
Ke depan, implementasi proyek perubahan ini diarahkan untuk diperluas ke seluruh Polda di Indonesia. Pengembangan sistem juga diproyeksikan mencakup penyajian dasbor analitik bagi pimpinan, pelaksanaan evaluasi berkala, serta penguatan integrasi data dengan sistem keuangan negara.
Melalui penguatan pengawasan berbasis digital dan regulasi yang terstandar, Korlantas Polri diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan materiel Regident yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi birokrasi Polri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Editor: Alwi
