UPDATECIREBON.COM – Pemerintah memperluas strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dengan melibatkan hampir 500 unit usaha dari sektor perkebunan dan kehutanan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat dukungan personel dan peralatan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan kebakaran.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelibatan dunia usaha tersebut merupakan pengembangan pola kerja sama yang sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan.
“Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit,” kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Hanif, perusahaan yang memiliki sumber daya memadai akan didorong untuk membantu penanganan kebakaran bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait. Dukungan tersebut terutama dibutuhkan di wilayah yang masih memerlukan tambahan personel dan peralatan pemadaman.
Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang membutuhkan penanganan bersama, terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. Namun, penentuan langkah operasional masih menunggu verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kawasan serta kebutuhan sumber daya.
Pemetaan awal dilakukan dengan mempertimbangkan informasi titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung pemadaman.
Hanif menegaskan, kerja sama pemerintah dan badan usaha akan diperluas dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Model serupa sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan untuk memperkuat penanganan karhutla di areal sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan membantu melalui penyediaan personel dan peralatan untuk mendukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat. Keterlibatan dunia usaha juga diharapkan menjangkau kawasan di luar konsesi masing-masing melalui kontribusi sukarela, tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan atas wilayah yang dikelolanya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan anggota untuk memeriksa kesiapan peralatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla.
Pemantauan titik panas juga dilakukan dengan meneruskan informasi dari Kementerian Kehutanan kepada perusahaan anggota untuk ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan.
“Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka,” ujar Eddy.
Gapki menyatakan bersedia membantu pemerintah memadamkan kebakaran di luar wilayah konsesi perusahaan. Namun, Eddy juga meminta adanya perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang turut membantu penanganan karhutla.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan pelaku usaha kehutanan juga siap berkontribusi di luar wilayah konsesi. Ia menekankan bahwa ketersediaan sumber air menjadi kebutuhan utama, disertai peralatan pemadaman dan bahan bakar minyak untuk mendukung operasi lapangan.
“Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu,” kata Soewarso.
Selain mengerahkan dunia usaha, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026. Penerbangan operasi disiapkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyusul keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalimantan Tengah.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat pengendalian karhutla di kawasan strategis nasional. Upaya ini sekaligus diarahkan untuk melindungi keberlanjutan kegiatan ekonomi serta mendukung agenda swasembada pangan, energi, dan air.
Editor: Alwi
