UPDATECIREBON.COM – Indonesia menolak tudingan sepihak mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis di Papua. Pemerintah menegaskan setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pernyataan tersebut disampaikan Indonesia dalam hak jawab pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Senin (28/9), untuk merespons pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi Papua.
Indonesia menegaskan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu menggambarkan situasi secara utuh. Pemerintah menyebut warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah juga menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata.
Indonesia juga menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil bukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Pemerintah menyatakan penegakan hukum tetap dilakukan dengan mengacu pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM.
Dalam hak jawab tersebut, Indonesia turut menyampaikan bahwa kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi PBB, sebagaimana mekanisme yang berlaku bagi negara anggota lainnya.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyerukan agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengunjungi Papua Barat. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Wale mengatakan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM perlu diverifikasi secara independen.
Sementara itu, Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat. Ia menyerukan perhatian internasional yang lebih besar terhadap situasi masyarakat adat Papua.
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai isu Papua, Indonesia dan Kepulauan Solomon tetap melakukan komunikasi bilateral. Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada 24 September.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas. Sugiono juga mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
Kedua negara juga mendorong finalisasi kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Kepulauan Solomon menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia melalui sejumlah program peningkatan kapasitas dan beasiswa.
Editor: Alwi
