UPDATECIREBON.COM — Kementerian Perhubungan memperkuat sistem keselamatan perusahaan angkutan umum sebagai salah satu upaya menekan potensi kecelakaan di jalan. Penguatan dilakukan melalui Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), termasuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi jajaran direksi perusahaan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan penerapan seluruh elemen SMK PAU perlu dipastikan berjalan di setiap perusahaan angkutan umum. Menurutnya, pengawasan terhadap penerapan sistem keselamatan tersebut menjadi bagian penting untuk menekan risiko kecelakaan.
“Kita perlu memastikan perusahaan angkutan umum mengimplementasikan 10 elemen SMK PAU agar keselamatan bisa terjamin. Kalau kita bisa mengawasi penerapan seluruh elemen SMK PAU oleh perusahaan angkutan, potensi terjadinya kecelakaan pun bisa ditekan,” kata Aan dalam kegiatan Penguatan SMK PAU Melalui Sertifikasi Kompetensi Jajaran Direksi Perusahaan Angkutan Umum di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kemenhub masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan jumlah penilai atau asesor SMK PAU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Saat ini terdapat 407 asesor untuk melakukan penilaian terhadap 45.209 perusahaan angkutan umum. Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan setiap perusahaan terhadap penerapan SMK PAU juga berbeda.
Kondisi tersebut membuat pembinaan dan peningkatan kompetensi, terutama bagi jajaran direksi, dinilai diperlukan. Direksi diharapkan mampu memahami sistem keselamatan sekaligus menyusun dokumen yang sesuai dengan kondisi dan risiko masing-masing perusahaan.
Aan mengatakan Direksi Operasional memiliki posisi penting sebagai safety leader di perusahaan angkutan umum.
“Pemerintah menginginkan seluruh direksi perusahaan angkutan umum, khususnya Direksi Operasional sebagai safety leader harus diasesmen untuk memahami dan menerapkan SMK PAU pada perusahaannya,” ujarnya.
Setelah mengikuti asesmen dan dinyatakan lulus, direksi akan mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai penyusun dokumen SMK PAU.
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Yusuf Nugroho mengatakan peningkatan kompetensi merupakan salah satu bagian penting dalam SMK PAU. Karena itu, tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan angkutan umum perlu diperkuat.
Menurut Yusuf, direksi perusahaan nantinya tidak hanya dituntut memiliki sertifikat kompetensi SMK PAU. Mereka juga harus mampu memastikan sistem tersebut diterapkan, dievaluasi, hingga dilaporkan kepada pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Darat.
“Tujuan keterlibatan direksi operasional dalam rangka memastikan seluruh aspek SMK PAU dapat disiapkan oleh perusahaan dan bertanggung jawab terhadap implementasinya,” kata Yusuf.
Dengan kompetensi tersebut, manajemen perusahaan diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan, termasuk pengelolaan angkutan umum dan penanganan risiko kecelakaan.
Kemenhub berharap asesmen dan sertifikasi kompetensi tersebut dapat memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, integrasi data, serta koordinasi lintas sektor.
Pemerintah juga menargetkan pembinaan dan pengawasan SMK PAU dapat berjalan lebih efektif.
“Penerapan SMK PAU tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan sertifikasi, tetapi mampu mendorong peningkatan kinerja keselamatan perusahaan secara nyata dan berkelanjutan,” pungkas Yusuf.
Penguatan sistem tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi dapat membangun budaya keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum.
Editor: Yudistira
