UPDATECIREBON.COM — Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk 2027 mendapat tambahan Rp4,58 triliun. Tambahan tersebut akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pembayaran backlog International Maritime Organization (IMO), penanganan perlintasan sebidang, hingga penguatan layanan transportasi perintis.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan perubahan anggaran tersebut dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam rapat yang membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran 2026 serta penetapan pagu 2027 itu, Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhub untuk kedua tahun anggaran tersebut.
Untuk 2026, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun. Dalam perkembangannya, terdapat blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar dan pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,89 triliun.
Kemenhub juga melakukan sejumlah penyesuaian melalui pergeseran anggaran, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Setelah seluruh penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub pada 2026 menjadi Rp30,74 triliun.
“Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” ujar Dudy.
Sementara untuk 2027, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun.
Angka tersebut kemudian mengalami penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun. Kemenhub juga memperoleh tambahan anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun.
Dengan penambahan tersebut, pagu anggaran Kemenhub 2027 secara keseluruhan menjadi sekitar Rp37,51 triliun.
Dudy mengatakan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan transportasi masyarakat.
“Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” kata Dudy.
Pemerintah menempatkan keselamatan transportasi sebagai salah satu fokus dalam penggunaan anggaran 2027.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas, termasuk layanan transportasi perintis yang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan transportasi komersial secara optimal.
Penanganan perlintasan sebidang juga masuk dalam prioritas tambahan anggaran, mengingat aspek tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Dengan persetujuan Komisi V DPR RI, perubahan anggaran Kemenhub 2026 dan pagu 2027 selanjutnya menjadi pijakan pemerintah untuk memperkuat layanan transportasi nasional sekaligus meningkatkan aspek keselamatan dan konektivitas masyarakat.
Editor: Fath
