UPDATECIREBON.COM – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang membahas permohonan persetujuan revisi RKA-K/L UO Kemhan terkait penambahan 23 kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam DIPA tahun 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara Paripurna, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/7/2024).
Dalam rapat tersebut, Panglima TNI didampingi oleh beberapa pejabat tinggi lainnya, termasuk Wamenhan RI Mohammad Herindra, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Mohammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, beserta sejumlah pejabat utama TNI lainnya.
Pembahasan dalam rapat kerja ini difokuskan pada evaluasi dan rencana strategis terkait penambahan kegiatan PDN. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertahanan negara, serta harapan agar penambahan kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Wamenhan RI Mohammad Herindra menjelaskan bahwa penambahan 23 kegiatan PDN dalam DIPA 2024 sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan kemampuan pertahanan. Menurutnya, setiap kegiatan yang diajukan telah melalui proses seleksi ketat dan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan.
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa kolaborasi antara TNI dan DPR sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi keamanan dan pertahanan negara. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPR RI terhadap berbagai program TNI.
Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Mohammad Ali menyoroti beberapa kegiatan yang menjadi fokus utama di Angkatan Laut, termasuk peningkatan kemampuan pertahanan maritim dan modernisasi alutsista. Sedangkan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menggarisbawahi pentingnya pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Angkatan Udara.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya bersama antara TNI dan DPR untuk memastikan bahwa anggaran pertahanan negara digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Hasil dari rapat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kekuatan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Reporter: Fahmi
Editor: Alwi
