UPDATECIREBON.COM – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjajaki kerja sama dengan Universitas Inha Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, salah satunya melalui pelaksanaan short course bagi para pegawai BSKDN. Program tersebut rencananya akan dilaksanakan di Universitas Inha pada 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama BSKDN dengan Universitas Inha di Ruang Video Conference Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Lebih lanjut, Yusharto berharap kerja sama tersebut dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan keterampilan untuk memacu terciptanya inovasi kebijakan yang mendukung pembangunan keberlanjutan di Indonesia. “Kita bisa jadikan ini untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari Universitas Inha dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan efisien,” terang Yusharto.
Dia menambahkan, peserta short course tersebut tidak hanya para pegawai BSKDN, melainkan juga pegawai dari lembaga lainnya meliputi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. “Terkait pesertanya kita akan konsolidasikan kembali agar masing-masing lembaga mendapatkan alokasi sebanyak kurang lebih 7 orang,” jelasnya.
Yusharto menjelaskan, materi substansi short course tersebut menitikberatkan pada analisis kebijakan publik dan studi komparasi dengan mencermati tata kelola Kota Incheon, serta menganalisis bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Korea Selatan. “Incheon juga didaulat sebagai smart city sehingga titik fokus komparasi juga berkaitan dengan tata kelola digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, delegasi dari Universitas Inha Myeong Seunghwan mengatakan pihaknya menyambut baik kesempatan kerja sama dengan BSKDN. Dia berharap melalui kerja sama tersebut peran analis kebijakan dapat semakin kuat sehingga kualitas kebijakan publik yang diputuskan dapat semakin efektif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kami berharap dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik kami dengan BSKDN untuk membantu memperkuat kapasitas mereka dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (AM)
