UPDATECIREBON.COM – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah terus konsisten melaksanakan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, termasuk melalui pemberian bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat.
“Jadi pemerintah tidak hanya memberikan bansos untuk perlindungan sosial, tetapi dalam rangka pengentasan kemiskinan, kita [juga] ingin memberdayakan masyarakat,” tegas Wapres usai meninjau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan menyerahkan bantuan sosial dari BAZNAS kepada masyarakat di Pendopo Kecamatan Prambanan, Jl. Raya Solo KM 17, Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Selasa (09/01/2024).
Terkait program bansos (seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, dan
Bantuan Pangan Non Tunai), menurut Wapres, memiliki tujuan utama untuk mengurangi beban pengeluaran dan memastikan kemampuan masyarakat miskin (terutama kelompok miskin ekstrem) dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Ada masyarakat yang mungkin tidak bisa seperti tadi saya lihat ada orang tua yang sudah lanjut dan tidak bisa bekerja, ya itu diberi bansos,” ujarnya.
Namun demikian, Wapres mengungkapkan bahwa program bansos diharapkan ke depan akan semakin berkurang seiring berkurangnya penduduk miskin dan rentan di tanah air.
“Tapi nanti [program bansos] makin lama kita harapkan makin sedikit, tapi yang lebih banyak nanti yang pemberdayaannya,” sebut Wapres.
Mengenai program pemberdayaan masyarakat, Wapres menerangkan bahwa hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga secara gradual kemiskinannya akan menurun. Salah satu jalannya adalah melalui peningkatan program pemberdayaan UMKM, khususnya dengan mempermudah akses permodalan dan pemasaran produknya.
“Ini yang saya sebut jangan sampai pengusaha [mikro dan kecil] kita itu tidak punya kesempatan menjadi UKM. Nah, UKM ini jangan sampai dia stunting, artinya enggak naik-naik. Kita terus dorong lagi, kembangkan supaya dia jadi [usaha besar], ini dalam rangka pengentasan kemiskinan,” paparnya.
Terakhir, Wapres meminta agar program pengentasan kemiskinan tersebut, khususnya pemberian bansos tidak menjadi komoditas politik menjelang Pemilu 2024. Ia pun menegaskan bahwa bansos adalah program pemerintah untuk masyarakat yang tidak terafiliasi dengan kontestan Pemilu manapun.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia mlilih ini, itu tidak ada. Kan bukan dari sekarang bansos itu, bukan karena ada Pemilu, lalu ada bansos. Bansos sudah ada sejak [dahulu] dan terus diberikan sampai sekarang, diberikan seperti biasa,” tegasnya.
Sehingga, apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik Pemilu, Wapres menginstruksikan agar hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
“Saya kira [bansos] tidak untuk satu kelompok [tertentu], tetapi untuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat. Itu saya kira programnya, ya itu disalurkan. [Sejauh ini] saya tidak melihat bahwa ada ini [diberi] bansos, tapi [harus] milih itu, saya tidak lihat, belum dengar itu, andai kata itu terjadi, bisa saja itu dilaporkan,” tandasnya.
Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (AM)
