UPDATECIREBON.COM — Setelah Kota Bogor dan Kota Bekasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang program subsidi angkutan umum Buy the Service (BTS), dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala BPTJ Suharto bersama dengan Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Rabu (3/1).
Plt Kepala BPTJ Suharto menjelaskan, Bus BTS akan segera melayani masyarakat di Kabupaten Bogor dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Adapun rute Bus BTS akan melintas di dua wilayah yakni Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dengan rute Cibinong-Ciparigi. Diharapkan rute ini dapat beroperasi pada Bulan Februari mendatang. Rute tersebut merupakan rute prioritas dari 7 rute yang diusulkan Pemkab Bogor dan memiliki peluang untuk dapat diintegrasikan dengan rute lain di Kota Bogor.
“Layanan ini merupakan suatu layanan integrasi antara Kabupaten Bogor (Cibinong) dengan Kota Bogor (Ciparigi) sepanjang 23,05 km. Kami harapkan masyarakat akan lebih diuntungkan dengan adanya suatu layanan integrasi angkutan umum dengan skema BTS ini”, jelas Suharto.
Lebih lanjut Suharto mengapresiasi Pemkab Bogor yang juga berencana akan mengupayakan untuk mendanai operasional Bus BTS melalui APBD untuk 6 koridor lain yang akan dikembangkan kedepannya.
Hal ini sejalan dengan langkah Kemenhub yang terus mendorong pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri operasional layanan Bus BTS.
“Kami bangga bahwa Kabupaten Bogor kedepannya akan berinisiasi untuk mengupayakan skema BTS melalui APBD dan sudah mempunyai master plan terkait pelayanan angkutan umum pada 7 koridor”, ungkap Suharto.
Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan terima kasih kepada Kemenhub melalui BPTJ yang telah mengadakan layanan ini. Ia berharap, layanan ini dapat menjadi solusi permasalahan kemacetan di Kabupaten Bogor.
“Kami ingin mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan, nantinya angkot yang bersinggungan dengan bus BTS akan melayani trayek baru atau lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TP2S) Kabupaten Bogor Yayat Supriyatna Yayat Supriyatna mengapresiasi dan mendukung perubahan layanan transportasi umum massal di wilayah Jabodetabek. Ia menyebut peran Pemerintah daerah sangat diperlukan dalam melakukan perubahan tersebut dengan menyediakan pendanaan secara mandiri.
“Hal ini merupakan pencerahan bagi setiap wilayah di Bodetabek, bahwa pelan tapi pasti bisa membenahi sistem angkutan dengan mengandalkan sumber penganggaran dari masing-masing daerah”, tegas Yayat.
Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah dalam rangka menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pembangunan perekonomian, baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, perkembangan BTS di Kota Bogor yang telah resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 dan menerapkan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas pada tanggal 18 September 2023 terus mengalami peningkatan jumlah penumpang setiap bulannya. Sejak tanggal 20 Mei 2023, jumlah penumpang di 4 koridor sebesar 99.682 dan meningkat menjadi 209.843 hingga tanggal 26 Desember 2023.
Adapun 2 koridor BTS di Kota Bekasi direncanakan akan dimulai pada tahun ini.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Angkutan dan Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kepala BKD Kab. Bogor, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Bogor. (AM)
