UPDATECIREBON.COM – Jakarta – Saat ini sektor ketenagakerjaan Indonesia mulai bangkit dan pulih pasca hantaman pandemi Covid-19. Hal ini tampak dari tingkat pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran yang menunjukkan penurunan, selaras dengan pertambahan penduduk yang bekerja.
Namun demikian, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai, sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan di tanah air masih menjadi tantangan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.
“Lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Di samping itu, hampir 60% pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah,” sebut Wapres saat menghadiri acara Penganugerahan Naker Award Tahun 2023 di Balai Sarbini, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (01/12/2023).
Selain itu, sambung Wapres, digitalisasi juga masih menjadi tantangan lain karena telah menimbulkan kesenjangan dan marginalisasi digital, khususnya bagi pekerja-pekerja yang tidak terampil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Wapres memaparkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, khususnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
“Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan agar memastikan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dari hulu sampai ke hilir, dari proses pelatihan, hingga ke tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, termasuk untuk memastikan produktivitas tenaga kerja,” ungkapnya.
Menurut Wapres, peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bertumpu pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
“Ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Kedua, Wapres menekankan pentingnya para pemberi kerja agar konsisten menjamin hak-hak pekerja, sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.
“Misalnya, dalam hal percepatan penurunan stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui,” contohnya.
Begitu pula, lanjut Wapres, dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya.
“Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diarahkan antara lain untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat,” pintanya.
Strategi ketiga, Wapres menekankan kepada seluruh pelaku dunia usaha agar senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja, serta optimalisasi teknologi. Termasuk, mengedepankan prinsip inklusivitas, di antaranya dengan memberikan ruang dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta rekrutmen dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.
“Pemanfaatan teknologi seyogianya dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan produktivitas, tetapi juga untuk mengelola dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar,” tekannya.
Keempat, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah agar menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama, dan memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan.
“Perencanaan ketenagakerjaan mencakup upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan SDM lokal, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, yang antara lain dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja,” urai Wapres. (AM)
