UPDATECIREBON.COM – Ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor maraknya berita bohong atau hoax terutama saat menjelang pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
Pernyataan ini disampaikan Politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR Herman Khaeron saat diskusi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema: “Antisipasi Hoax Jelang Pemilu 2024”, kamis, 27 Juli 2023.
Menurut Herman Khaeron, penegakan hukum yang timpang dalam memproses kasus penyebaran informasi bohong akan menimbulkan lebih banyak informasi bohong sebagai bagian balas dendam.
“Hoaks itu muncul akibat ketidakadilan penegakan hukum kadang ada yang ditindak tapi ada yang dibiarkan. Itulah akibatnya muncul niat lagi dengan berita-berita sebanding dengan apa yang dilakukan,” kata Kang Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.
Politisi partai Demokrat ini berharap ada regulasi yang jelas dalam menangani berita bohong atau hoax.
“Namun lebih daripada itu saya kira memang ke depan harus ada regulasi yang lebih tegas bahwa siapapun yang menggunakan media sosial media publik yang ini kemudian jauh dari kebenaran bahkan relatif penuh fitnah, bahkan yang lebih mengkhawatirkan atau lebih memiliki dampak yang lebih luas yaitu memecah belah kerukunan, memecah belah persatuan, ini yang sesungguhnya menurut saya harus mendapatkan tindakan yang tegas” ujar Hero.
Selain Herman Khaeron, sejumlah Nara sumber lainnya juga hadir dalam diskusi tersebut diantaranya anggota DPR F PDIP – Masinton Pasaribu, Anggota DPR F Gerindra – Wihadi Wiyanto, Karo Penas Brigjen. Pol. Dr. Ahmad Ramadhan, Biro Hubungan Masyarakat – Kemenkominfo M Taupiq Hidayat
Serta Pengamat Politik – Hendri Satrio.(am)
